Brimob Paksa Cabut Pelanggaran Odol, Kemenhub Kordinasi Dengan Polri

                 Brimob Paksa Cabut Pelanggaran Odol, Kemenhub Kordinasi Dengan Polri            Brimob Paksa Cabut Pelanggaran Odol, Kemenhub Kordinasi Dengan Polri

Gridoto.com- Kementerian Perhubungan melakukan kordinasi bersama Kepolisian terkait bersama Brimob yang paksa cabut pelanggaran Odol. 

Direktur Jendral Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan pihaknya sudah berkordinasi atas Kepolisian. 

"Sudah didiskusikan beserta Kepolisian," katanya. 

Ia pula menjelaskan prilaku anggota Brimob itu paling dalam kapasitasnya demi pribadi. 

Menurut informasi Kemenhub, truk milik PT Dejavu Express milik anggota Polri ini kelebihan muatan.

"ODOL melebihi 30 persen," tambah Denny Michels Adlan, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat.

Sebelumnya, pihak BPTD sedang menggelar operasi gabungan kesenyampangtan bersama Polres Karawang, Dishub Provinsi Jabar, bersama Dishub Kabupaten Karawang.

Berdasarkan pemeriksaan di lapangan ditemuken adanya pelanggaran over load atau kelebihan muatan lebih demi 30 persen dengan layak dilakukan transfer muatan.

"Dari hasil pengukuran fisik kendaraan efek Tim Penguji ditemukan pelanggaran Over Dimensi, maka bertimbal peraturan Perundangan nan berlaku, kendaraan tercatat perlu ditunda perjalanannya," kata Denny.

Baca Juga: Ngeri, Bawa Laras Panjang, Dua Brimob Ini Cabut Paksa Pelanggaran ODOL

Dua anggota Brimob menbertandangi  untuk menebus tilang atas perintah seorang anggota polisi berpangkat Kompol WG.

Kompol WG mengakui menyuruh anggota Brimob itu untuk mendatangi UPPKB Jembatan timbang Balonggandu Karawang.

Dirinya meminta anggota Brimob bagi menebus maka membayar denda tilang segembrot Rp500 ribu.

Pembayaran denda melalui transfer bank kepada UPPKB Jembatan timbang Balonggandu Karawang.